Oleh : Eddy Cahyono Sugiarto *)
Rencana pemerintah tersebut akan difinalkan realisasinya segera setelah pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja perubahan (RAPBN-P) 2013 dengan DPR, dilakukan pada medio Mei 2013, utamanya guna memastikan kesiapan dana kompensasi atas dampak kenaikan harga BBM kepada rakyat miskin.
Belajar dari pengalaman masa lalu, pemerintah telah memperhitungkan secara cermat dampak yang akan terjadi bagi masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diputuskan, oleh karena itu mekanisme tepat terkait apapun bentuk kompensasi yang akan diberikan harus dipersiapkan secara matang.
Tahun 2012, kuota BBM bersubsidi mencapai 44.4 juta KL atau meningkat 110 persen dari target semula sebesar 40,4 juta KL. Akibatnya impor minyak mentah terus meningkat dan mencapai rata-rata 800 ribu barel per hari (Indonesia merupakan net importer minyak sejak 2003).
Dalam APBN-2013, kuota BBM bersubsidi ditargetkan sebesar 46 juta KL. Dengan tren konsumsi beberapa bulan terakhir, maka diperkirakan kebutuhan BBM bersubsidi akan melebihi kuota yang teah ditetapkan dalam APBN-2013. Periode Januari hingga Maret 2013, realisasi konsumsi BBM bersubsidi telah mencapai 10,74 juta KL atau 6 persen melebihi target kuota yang telah ditentukan.
Tingginya permintaan minyak domestik telah mendorong impor minyak mentah dalam beberapa waktu terakhir. BPS merilis impor minyak mentah bulan Maret 2013 mencapai 1,23 miliar dollar AS atau naik 65,57 persen dibanding Februari 2013 yang nilainya sebesar 744 juta dollar AS.
Berdasarkan APBN 2013 maka anggaran untuk total subsidi mencapai Rp317,2 triliun, sementara untuk subsidi BBM sendiri mencapai Rp193,8 triliun. Bila tidak dikendalikan maka total subsidi bisa mencapai Rp446,8 triliun, dan subsidi BBM saja bisa mencapai Rp297,7 triliun dan defisitnya bisa mencapai Rp353,6 triliun atau 3,83 persen dari produksi domestik bruto di atas batas aman yang ditentukan UU Keuangan Negara.
Oleh karena itu kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan suatu keniscayaan, mengingat kondisi fiskal tak lagi memungkinkan pemerintah mempertahankan harga subsidi BBM seperti sekarang ini. Kebijakan ini diambil mengingat lonjakan konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa waku terakhir terus meningkat dan berdampak pada terganggunya kesehatan fiskal.
Pelebaran defisit fiskal sebagai imbas dari lonjakan konsumsi BBM bersubsidi dipandang dapat mengancam tidak hanya kesehatan fiskal namun juga berpotensi mengganggu ketahanan nasional, disisi lain konsumsi BBM bersubsidi selama ini dipandang tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur, alokasi anggaran subsidi dapat dialihkan bagi pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan serta berbagai program peningkatan kesejahteran kelompok masyarakat miskin sebagai pengejawantahan aspek keadilan dan pembangunan inklusif.
Pentingnya Dana Kompensasi
Pengalaman kenaikan harga BBM pada 2005 menyebabkan peningkatan kemiskinan hingga 17 %, hal ini memberikan pelajaran berharga bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan berkontribusi pada inflasi, yang akan menggerus daya beli masyarakat miskin, sebab setiap kenaikan BBM subsidi 10 persen akan menyebabkan inflasi 0,8 - satu persen.
Guna tetap menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin diperlukan bentuk kompensasi untuk tetap menjaga daya belinya, melalui percepatan dan perluasan sejumlah perlindungan sosial paska kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini ditempuh sebagai refleksi dari komitmen pengejawantahan amanat konstitusi melalui pendistribusian kesejahteraan yang berkeadilan dan memprioritaskan upaya perlindungan bagi kelompok masyarakat miskin.
Mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM serta sebagai bentuk proteksi terhadap masyarakat miskin, pemerintah berencana akan mengimplementasikan Percepatan dan Program Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dengan prinsip meningkatkan alokasi baik pada unit cost maupun pada jumlah sasaran.
Total kebutuhan dana yang diperlukan guna mendukung Percepatan dan Perluasan Program Perlindungan Sosial (P4S), yang perlu mendapatkan persetujuan DPR guna dialokasikan dalam APBN-P 2013, berkisar Rp 29-31 triliun, sebagai wujud keadilan bagi rakyat miskin sekaligus bentuk proteksi terhadap dampak kenaikan harga BBM.
P4S tersebut rencananya akan dielaborasi melalui empat skema, meliputi tiga program regular yakni Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta skema keempat yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan selama enam bulan paska kenaikan harga BBM subsidi.
Pertama, program Raskin ditambah 3-4 kali penyaluran atau 15-16 kali penyaluran dalam setahun dengan tambahan anggaran sekitar Rp. 4.3 – 5.7 triliun dari alokasi saat ini sebesar Rp 17.1 triliun. Program raskin ini selain ditingkatkan frekuensinya, juga diharapkan dapat dipercepat mengingat kebutuhan raskin menjadi kritikal bagi kelompok masyarakat miskin.
Program raskin ini diharapkan dapat memenuhi 40 persen kebutuhan beras rumah tangga sasaran sebesar 38 kg per bulan per RTS. Program raskin ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1.2 persen atau sebanyak 3 juta jiwa.
Kedua, Program keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan bagi rumah tangga sangat miskin yang memiliki ibu hamil atau menyusui dan anak usia 0-15 tahun. Program Keluarga Harapan ini dinaikkan unit cost-nya dari Rp 1.39 juta menjadi Rp. 1.8 juta per RTSM/tahun dengan 2.4 juta rumah tangga sangat miskin dan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan sebesar 0.25 persen. Tambahan anggaran yang dibutuhkan dari program ini sekitar Rp 728.9 miliar dari alokasi saat ini sebesar Rp.2.8 triliun.
Ketiga, program Bantuan Siswa Miskin (BSM) ditingkatkan baik unit cost maupu jumlah penerima bantuan. Pemerintah sedang menyiapkan usulan penambahan jumlah penerima BSM hingga mencapai 17.1 juta siswa (30 persen dari total siswa) dari 8.7 juta siswa yang dialokasikan saat ini. Begitu pula bantuan yang diberikan dinaikkan Rp. 400 ribu per siswa/tahun. Dengan penambahan jumlah penerima dan unit cost ini, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp. 15.3 triliun atau tambahan Rp. 10.7 triliun dari saat ini sebesar Rp.4.6 triliun.
Kempat, yakni Bantuang langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan 15,5 juta rumah tangga yang diberikan selama enam bulan berturut turut sebesar Rp 150 ribu per RT/bulan. Kebutuhan anggaran untuk program ini mencapai Rp. 14 triliun.
Bila skenario yang digagas pemerintah tersebut disetujui oleh DPR, maka dana penghematan bersih yang dapat digunakan, dari penghematan belanja subsidi energi dikurangi dana BLSM untuk bantuan sosial, adalah sekitar Rp14 triliun sampai Rp36 triliun.
Dengan penghematan itu diperkirakan defisit anggaran belanja pemerintah pusat akan berada pada kisaran 1,9 persen -2,3 persen dari PDB pada akhir tahun, atau masih dalam batas aman yang ditentukan UU Keuangan Negara.
Dalam kajian IMF di awal 2013, salah satu indicator keberhasilan sejumlah Negara seperti Yaman, Nigeria, Afrika Selatan dan Brazil dalam mengelola kebijakan subsidi BBM juga dilakukan melalui kebijakan dana kompensasi (cash transfer).
Urgensi pengendalian BBM bersubsidi merupakan faktor determinan terhadap upaya menciptakan kesehatan fiskal dan APBN, guna menjamin kontinuitas berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga dibutuhkan visi bersama untuk segera merumuskan dan menyepakati solusi serta langkah kongkrit antisipasi terhadap dampak pengendalian BBM bersubsidi, dengan mengedepankan kepentingan nasional dan momentum yang ada.
Upaya peningkatan pengendalian subsidi BBM melalui kenaikan harga BBM dan proteksi terhadap rakyat miskin rakyat miskin, diharapkan akan dapat menciptakan kesehatan fiskal dan APBN serta keadilan bagi rakyat miskin, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi, ditengah ketidakpastian ekonomi global, serta yang tak kalah pentingya adalah semakin meningkatnya alokasi pembiayaan berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan berbagai program pembangunan inklusif lainnya. Semoga.
*) Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan