Ringkasan Makalah Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.


Masalah lingkungan adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari berbagai gejala alam. Dalam arti ini masalah lingkungan adalah sesuatu yang melekat pada lingkungan itu sendiri, dan sudah ada sejak alam semesta ini, khususnya bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Masalah kependudukan dan masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang cukup mendapat perhatian dunia. Masalah kependudukan mendapat perhatian karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampk negatif terhadap kehidupan manusia itu sendiri beserta lingkungannya. Kelestarian lingkungan hidup yang menyangkut kawasan laut, darat dan udara dipantau terus karena pada akhir-akhir ini menunjukkan gejala kemerosotan makin meningkat dari tahun ke tahun.
Beberapa langkah telah dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut, diantaranya program keluarga berencana dan pendidikan kependudukan.
Salah satu pertemuan di Pounex, Swiss, menyimpulkan bahwa masalah lingkungan tidak saja disebabkan oleh kemajuan melainkan juga oleh keterbelakangan dan kemiskinan. Masalah lingkungan yang akhir ini misalnya penyakit menular yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan erosi yang disebabkan karena kerusakan hutan. Sementara di negara maju kerusakan lingkungan disebabkan oleh kurang atau tidaknya adanya pembangunan. Oleh karena itu, tanpa pembangunan masalah lingkungan justru akan menjadi makin parah.
Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari masalah kependudukan. Pertambahan penduduk yang cepat, penyebaran penduduk yang tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah merupakan ciri-ciri masalah kependudukan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang cepat (lebih dari 2%), akan mengakibatkan terjadinya struktur penduduk muda, sehingga akan ketergantungan tinggi. Keadaan yang demikian akan menjadi beban dalam pembangunan yang telah tercapai sebagian hanya digunakan untuk konsumsi penduduk yang tidak produktif.
Penyebaran penduduk yang tidak merata akan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya manusia tidak atau kurang efektif. Di luar Jawa banyak sumber daya alam yang belum atau kurang dimanfaatkan karena kekurangan tenaga kerja, sementara di Jawa banyak pengangguran karena terbatasnya lapangan kerja, kualitas penduduk yang rendah, yang ditandai dengan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan perkapita, akan merupakan hambatan pula upaya memperhambat laju pembangunan.
Beberapa langkah telah dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut, diantaranya program keluarga berencana yang telah dimulai sejak tahun 1970 dan pendidikan kependudukan yang dimulai sejak tahun 1976. Diharapkan dengan kedua usaha tersebut laju pertumbuhan pendudukan yang dapat ditingkatkan.
Kadar perlunya PKLH (Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup juga tersirat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seperti diketahui, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang membahagiakan seluruh bangsa Indonesia, negara kita melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan menggunakan pedoman yang ditujukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Dalam GBHN itu disebutkan bahwa pembangunan nasional jangka panjang di bidang ekonomi diarahkan antara lain kepada usaha untuk pengaturan serta menyebarkan penduduk yang lebih wajar dengan memindahkan penduduk ke luar Jawa dan Bali.
  
Studi Kasus Kemiskinan Penduduk
Kemiskinan merupakan teman dekat dari masyarakat di negara miskin. Mereka miskin karena mereka miskin,sehingga kemiskinan  didalam suatu masyarakat digambarkan sebagai suatu lingkaran setan (vicious circle ) yang sangat susah untuk mengatasinya. Namun ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah ataupun negara maupun masyarakat dari suatu negara untuk mengangkat tingkat kehidupan mereka,ataupun mengurangi beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat miskin. Miskin pasti bukan pilihan mereka, dan hampir tak ada orang yang ingin hidup miskin, namun mereka tetap menjadi miskin.
Mereka miskin bisa disebabkan oleh karena  mereka tidak memiliki modal ataupun asset untuk usaha ataupun kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan ,  mereka tidak memiliki pndidikan maupun ketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,  produktifitas mereka yang rendah,dan peningkatan jumlah penduduk yang berlebihan. disamping itu negarapun tidak mampu  melalui kebijakan ekonominya untuk membuka dan menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk rakyatnya.  Kesemuanya ini mengakibatkan  timbulnya kemiskinan structural.
Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan Penduduk
Sesuai GBHN , maka repelita II telah dicanangkan delapan jalur pemerataan, yang merupakan bukti  jelas adanya suatu kemauan politik bahwa untuk selanjutnya pembangunan dan pemerataan tidak akan dipisah–pisahkan, dengan mengambil kaum miskin sebagai kelompok sasaran utama. Delapan jalur tersebut di antaranya yaitu :
a.                  Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan
b.                  Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
c.                   Pemerataan pembagian pendapatan
d.                 Pemerataan kesempatan kerja
e.                  Pemerataan kesempatan berusaha
f.                    Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, `khususnya bagi generasi mudah daun kaum wanita
g.                  Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air
h.                  Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Langkah – langkah yang sudah dan sedang di ambil dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan plus pemerataan melalui delapan jalur itu, pada hakikatnya bisa dibagi dalam empat kelompok yang kait mengait satu sama lain ialah :
1.                  Realokasi sumber daya alam ( misalnya dengan landreformI ) disertai penciptaan lapangan kerja yang seluas – luasnya, terutama bagi mereka yang miskin
2.                  Penciptaan kesempatan memperoleh sarana atau modal bagi orang miskin, dengan antara lain kredit candak kulak, kredit investasi kecil, dan bebagai macam kredit lainnya, dengan dilengkapi usaha pemasaran
3.                  Usaha pendidikan, baik formal maupun nonformal, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan membuang sikap pasrah terhadap kemiskinan
4.                  Usaha terciptanya kehidupan sosial yang  sejahtera dan adil, yang mencakup antara lain  kesehatan jasmani dan rohani, perumahan, penyediaan air bersih dan sebagainya, yang bisa meningkatkan kualitas hidup orang miskin terutama sampai ke taraf perkehidupan.
Semua langkah di atas sudah mencakup segala bidang kegiatan masyrakat, termasuk pertanian, perkebunan, perdagangan, pengangkutan,transmigrasi, pembangunan,dan sebagainya. Semua kegiatan ini tentu saja harus ditunjang oleh prasarana – prasrana yang memadai yang bisa menjamin lancarnya transportasi, komunikasi, dan segala Sesuatu yang diperlukan demi lancarnya pembangunan dan pemerataan, terutama diwilayah – wilayah pedesaan dan pemukiman–pemukiman transmigrasi yang baru dimana prasarana umumnya masih jauh dibawah standar.
Seperti yang di uraikan di atas  kaum miskin sebagian besar  terdapat didaerah pedesaan dan sebagai angkatan kerja kemampuan mereka lebih siap untuk melakukan usaha dibidang pertanian. Untuk membangun sektor pertanian pemerintah telah memberikan kebijaksanaan dalam usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversivikasi pertanian dengan membina panca usaha tani (penanaman bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman), mengiatkan transmigrasi, dan semuanya ini didukung oleh pembinaan ekonomi dengan sistem koperasi.
Namun usaha yang perlu diprioritas tinggikan ialah “Transmigrasi penduduk” (daerah yang padat penduduk ke daerah yang ,paling memberi harapan baru bagi suksesnya usaha untuk meningkatkan taraf hidup kaum  miskin, karena transmigrasi bisa mengurangi kepadatan penduduk , mensuplai pulau – pulau lain yang jarang  penduduknya dengan angkatan kerja, memberikan sumber  penghidupan baru yang mengandung harapan untuk bisa ditingkatkan,dan memberikan keuntungan baru bagi para transmigran itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Usaha – usaha pemerintah yang telah disebutkan di atas hanya merupakan sekelumit garis – garis besar usaha – usaha yang telah dan tengah dilaksanakan untuk mengeyahkan wabah kemisknan ditanah air kita. Usaha – usaha ini menjadikan  pemerintah sebagai wahana pembangunan dan perubahan yang  utama. Namun segala upaya yang baik  dan mulia ini jelas tidak akan berhasil tanpa peran serta aktif masyrakat secara keseluruhan, terutama peran serta kaum miskin itu sendiri. Peranserta ini bisa lebih dibangkitkn dan dijamin kelangsungannya terutama  oleh aparat pelaksanaannya yang bersih dan tangguh, yang didukung oleh organisasi dan administrasi yang rasional dan rapi. Kegiatan seperti inilah yang perlu ditimbulkan dalam masa – masa pembangunan mendatang.
Analisa dan Kesimpulan
Kemiskinan merupakan teman dekat dari masyarakat di negara miskin. Mereka miskin karena mereka miskin,sehingga kemiskinan  didalam suatu masyarakat digambarkan sebagai suatu lingkaran setan (vicious circle ) yang sangat susah untuk mengatasinya. Pemerintah merupakan  wahana utama dalam mengatasi masalah – masalah kemisknan yang melanda Negara Indonesia tercinta ini. Adapun beberapa program yang sudah dan telah dilaksanakan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan  yang diantaranya adalah membangun usaha dan membuka lapangan kerja di pedesaan khusunya dibidang pertanian dan menggiatkan proses tansmigrasi.
Saran
Usaha–usaha pemerintah yang telah disebutkan dalam pembahasan di atas merupakan usaha–usaha yang telah dan tengah dilaksanakan untuk mengurangi wabah kemisknan ditanah air kita. Untuk itu marilah kita sebagai masyrakat indonesia untuk berperan aktif dalam program–program pemerintah seperti yang telah disbutkan di atas, terutama peran serta kaum miskin itu sendiri. Peranserta ini bisa lebih dibangkitkn dan dijamin kelangsungannya terutama oleh aparat pelaksanaannya yang bersih dan tangguh, yang didukung oleh organisasi dan administrasi yang rasional dan rapi. Kegiatan seperti inilah yang perlu ditimbulkan dalam masa–masa pembangunan mendatang.