Masalah lingkungan adalah persoalan yang
timbul sebagai akibat dari berbagai gejala alam. Dalam arti ini masalah
lingkungan adalah sesuatu yang melekat pada lingkungan itu sendiri, dan sudah
ada sejak alam semesta ini, khususnya bumi dan segala isinya diciptakan oleh
Tuhan Yang Maha Esa.
Masalah kependudukan dan masalah
lingkungan hidup merupakan masalah yang cukup mendapat perhatian dunia. Masalah
kependudukan mendapat perhatian karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampk
negatif terhadap kehidupan manusia itu sendiri beserta lingkungannya.
Kelestarian lingkungan hidup yang menyangkut kawasan laut, darat dan udara
dipantau terus karena pada akhir-akhir ini menunjukkan gejala kemerosotan makin
meningkat dari tahun ke tahun.
Beberapa langkah telah dilakukan untuk
mengatasi masalah kependudukan tersebut, diantaranya program keluarga berencana
dan pendidikan kependudukan.
Salah satu pertemuan di Pounex, Swiss,
menyimpulkan bahwa masalah lingkungan tidak saja disebabkan oleh kemajuan
melainkan juga oleh keterbelakangan dan kemiskinan. Masalah lingkungan yang
akhir ini misalnya penyakit menular yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor
dan erosi yang disebabkan karena kerusakan hutan. Sementara di negara maju
kerusakan lingkungan disebabkan oleh kurang atau tidaknya adanya pembangunan.
Oleh karena itu, tanpa pembangunan masalah lingkungan justru akan menjadi makin
parah.
Indonesia adalah salah satu negara yang
tidak luput dari masalah kependudukan. Pertambahan penduduk yang cepat,
penyebaran penduduk yang tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah
merupakan ciri-ciri masalah kependudukan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk
yang cepat (lebih dari 2%), akan mengakibatkan terjadinya struktur penduduk
muda, sehingga akan ketergantungan tinggi. Keadaan yang demikian akan menjadi
beban dalam pembangunan yang telah tercapai sebagian hanya digunakan untuk
konsumsi penduduk yang tidak produktif.
Penyebaran penduduk yang tidak merata
akan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya manusia tidak atau kurang efektif.
Di luar Jawa banyak sumber daya alam yang belum atau kurang dimanfaatkan karena
kekurangan tenaga kerja, sementara di Jawa banyak pengangguran karena
terbatasnya lapangan kerja, kualitas penduduk yang rendah, yang ditandai dengan
tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan perkapita, akan merupakan
hambatan pula upaya memperhambat laju pembangunan.
Beberapa langkah telah dilakukan untuk
mengatasi masalah kependudukan tersebut, diantaranya program keluarga berencana
yang telah dimulai sejak tahun 1970 dan pendidikan kependudukan yang dimulai
sejak tahun 1976. Diharapkan dengan kedua usaha tersebut laju pertumbuhan
pendudukan yang dapat ditingkatkan.
Kadar perlunya PKLH (Pendidikan
Kependudukan Lingkungan Hidup juga tersirat dalam Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN). Seperti diketahui, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila yang membahagiakan seluruh bangsa Indonesia, negara kita
melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan menggunakan pedoman yang
ditujukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Dalam GBHN itu disebutkan bahwa
pembangunan nasional jangka panjang di bidang ekonomi diarahkan antara lain
kepada usaha untuk pengaturan serta menyebarkan penduduk yang lebih wajar
dengan memindahkan penduduk ke luar Jawa dan Bali.
Studi Kasus Kemiskinan
Penduduk
Kemiskinan
merupakan teman dekat dari masyarakat di negara miskin. Mereka miskin karena
mereka miskin,sehingga kemiskinan
didalam suatu masyarakat digambarkan sebagai suatu lingkaran setan
(vicious circle ) yang sangat susah untuk mengatasinya. Namun ini menjadi suatu
tantangan bagi pemerintah ataupun negara maupun masyarakat dari suatu negara
untuk mengangkat tingkat kehidupan mereka,ataupun mengurangi beban berat yang
harus dipikul oleh masyarakat miskin. Miskin pasti bukan pilihan mereka, dan hampir tak ada
orang yang ingin hidup miskin, namun mereka tetap menjadi miskin.
Mereka miskin bisa disebabkan oleh karena mereka tidak memiliki modal ataupun asset
untuk usaha ataupun kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan , mereka tidak memiliki pndidikan maupun
ketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, produktifitas mereka yang rendah,dan
peningkatan jumlah penduduk yang berlebihan. disamping itu negarapun tidak
mampu melalui kebijakan ekonominya untuk
membuka dan menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk rakyatnya. Kesemuanya ini mengakibatkan timbulnya kemiskinan structural.
Kebijakan
Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan Penduduk
Sesuai
GBHN , maka repelita II telah dicanangkan delapan jalur pemerataan, yang
merupakan bukti jelas adanya suatu
kemauan politik bahwa untuk selanjutnya pembangunan dan pemerataan tidak akan dipisah–pisahkan,
dengan mengambil kaum miskin sebagai kelompok sasaran utama. Delapan jalur
tersebut di antaranya yaitu :
a.
Pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan
perumahan
b.
Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
c.
Pemerataan
pembagian pendapatan
d.
Pemerataan
kesempatan kerja
e.
Pemerataan
kesempatan berusaha
f.
Pemerataan
kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, `khususnya bagi generasi mudah
daun kaum wanita
g.
Pemerataan
penyebaran pembangunan diseluruh tanah air
h.
Pemerataan
kesempatan memperoleh keadilan
Langkah – langkah yang
sudah dan sedang di ambil dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan
plus pemerataan melalui delapan jalur itu, pada hakikatnya bisa dibagi dalam
empat kelompok yang kait mengait satu sama lain ialah :
1.
Realokasi sumber
daya alam ( misalnya dengan landreformI
) disertai penciptaan lapangan kerja yang seluas – luasnya, terutama bagi
mereka yang miskin
2.
Penciptaan
kesempatan memperoleh sarana atau modal bagi orang miskin, dengan antara lain
kredit candak kulak, kredit investasi kecil, dan bebagai macam kredit lainnya,
dengan dilengkapi usaha pemasaran
3.
Usaha pendidikan,
baik formal maupun nonformal, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan
membuang sikap pasrah terhadap kemiskinan
4.
Usaha terciptanya
kehidupan sosial yang sejahtera dan
adil, yang mencakup antara lain
kesehatan jasmani dan rohani, perumahan, penyediaan air bersih dan
sebagainya, yang bisa meningkatkan kualitas hidup orang miskin terutama sampai
ke taraf perkehidupan.
Semua
langkah di atas sudah mencakup segala bidang kegiatan masyrakat, termasuk
pertanian, perkebunan, perdagangan, pengangkutan,transmigrasi, pembangunan,dan
sebagainya. Semua kegiatan ini tentu saja harus ditunjang oleh prasarana –
prasrana yang memadai yang bisa menjamin lancarnya transportasi, komunikasi,
dan segala Sesuatu yang diperlukan demi lancarnya pembangunan dan pemerataan,
terutama diwilayah – wilayah pedesaan dan pemukiman–pemukiman transmigrasi yang
baru dimana prasarana umumnya masih jauh dibawah standar.
Seperti
yang di uraikan di atas kaum miskin
sebagian besar terdapat didaerah
pedesaan dan sebagai angkatan kerja kemampuan mereka lebih siap untuk melakukan
usaha dibidang pertanian. Untuk membangun sektor pertanian pemerintah telah
memberikan kebijaksanaan dalam usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan
diversivikasi pertanian dengan membina panca usaha tani (penanaman bibit
unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman), mengiatkan transmigrasi, dan
semuanya ini didukung oleh pembinaan ekonomi dengan sistem koperasi.
Namun
usaha yang perlu diprioritas tinggikan ialah “Transmigrasi penduduk” (daerah yang padat penduduk ke daerah yang
,paling memberi harapan baru bagi suksesnya usaha untuk meningkatkan taraf
hidup kaum miskin, karena transmigrasi
bisa mengurangi kepadatan penduduk , mensuplai pulau – pulau lain yang
jarang penduduknya dengan angkatan
kerja, memberikan sumber penghidupan
baru yang mengandung harapan untuk bisa ditingkatkan,dan memberikan keuntungan
baru bagi para transmigran itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara
keseluruhan.
Usaha
– usaha pemerintah yang telah disebutkan di atas hanya merupakan sekelumit
garis – garis besar usaha – usaha yang telah dan tengah dilaksanakan untuk
mengeyahkan wabah kemisknan ditanah air kita. Usaha – usaha ini menjadikan pemerintah sebagai wahana pembangunan dan
perubahan yang utama. Namun segala upaya
yang baik dan mulia ini jelas tidak akan
berhasil tanpa peran serta aktif masyrakat secara keseluruhan, terutama peran
serta kaum miskin itu sendiri. Peranserta ini bisa lebih dibangkitkn dan
dijamin kelangsungannya terutama oleh
aparat pelaksanaannya yang bersih dan tangguh, yang didukung oleh organisasi
dan administrasi yang rasional dan rapi. Kegiatan seperti inilah yang perlu
ditimbulkan dalam masa – masa pembangunan mendatang.
Analisa dan Kesimpulan
Kemiskinan merupakan teman dekat dari masyarakat di
negara miskin. Mereka miskin karena mereka miskin,sehingga kemiskinan didalam suatu masyarakat digambarkan sebagai
suatu lingkaran setan (vicious circle ) yang sangat susah untuk mengatasinya.
Pemerintah merupakan wahana utama dalam
mengatasi masalah – masalah kemisknan yang melanda Negara Indonesia
tercinta ini. Adapun beberapa program yang sudah dan telah dilaksanakan
pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang diantaranya adalah membangun usaha dan
membuka lapangan kerja di pedesaan khusunya dibidang pertanian dan menggiatkan
proses tansmigrasi.
Saran
Usaha–usaha pemerintah yang telah disebutkan dalam pembahasan
di atas merupakan usaha–usaha yang telah dan tengah dilaksanakan untuk
mengurangi wabah kemisknan ditanah air kita. Untuk itu marilah kita sebagai
masyrakat indonesia untuk berperan aktif dalam program–program pemerintah
seperti yang telah disbutkan di atas, terutama peran serta kaum miskin itu
sendiri. Peranserta ini bisa lebih dibangkitkn dan dijamin kelangsungannya
terutama oleh aparat pelaksanaannya yang bersih dan tangguh, yang didukung oleh
organisasi dan administrasi yang rasional dan rapi. Kegiatan seperti inilah yang
perlu ditimbulkan dalam masa–masa pembangunan mendatang.