Pada akhir pendudukan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia
keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut :
1. Inflasi yang sangat tinggi (Hiper-Inflasi).
Penyebab terjadinya inflasi ini adalah beredarnya mata uang pendudukan
Jepang secara tak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang
beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di
Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah itu kemudian bertambah
ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan
meguasai bank-bank. Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar
2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling
menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman
pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang
Jepang.
Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri, tidak dapat menghentikan
peredaran mata uang Jepang tersebut, sebab negara RI belum memiliki mata-uang
baru sebagai penggantinya. Maka dari itu, untuk sementara waktu
pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu :
a. mata-uang De Javasche
Bank;
b. mata-uang pemerintah Hindia Belanda;
c. mata-uang pendudukan Jepang.
Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret
1946, Panglima AFNEI yang baru,Letnan Jenderal Sir
Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di
daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti
uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal
itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati,
yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak
akan ada mata uang baru.
Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan
hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai
pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang
ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara
Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan
dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini
bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.
2. Adanya blokade ekonomi, oleh Belanda
(NICA). Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu
keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade
ini adalah :
a. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan
militer ke Indonesia;
b. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik
Belanda dan milik asing lainnya;
c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.
Akibat dari blokade ini barang-barang dagangan milik pemerintah RI tidak
dapat diekspor, sehingga banyak barang-barang ekspor yang dibumihanguskan.
Selain itu Indonesia menjadi kekurangan barang-barang impor yang sangat
dibutuhkan.
3. Kas negara kosong, pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga
pendapatan pemeritah semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Penghasilan
pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan petani
inilah pemerintah RI masih bertahan, sekali pun keadaan ekonomi sangat buruk.