Pada awal kemerdekaan masih belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara
baik. Baru mulai Pebruari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk
memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya
sebagai berikut :
1. Pinjaman
Nasional
Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman
Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang
dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama
berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini
menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.
2. Konferensi Ekonomi, Februari 1946
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para
pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di
Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk
memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi
yang mendesak, seperti :
a. masalah produksi dan distribusi
makanan
Dalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang
Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem
desentralisasi.
b. masalah sandang
Mengenai masalah sandang disepakati bahwa Badan
Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan dibawah pengawasan Kementerian
Kemakmuran. PPBM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).
c. status dan administrasi
perkebunan-perkebunan
Mengenai masalah penilaian kembali status dan administrasi perkebunan yang
merupakan perusahaan vital bagi RI, konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok
pikiran. Pada masa Kabinet Sjahrir, persoalan status dan administrasi
perkebunan ini dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan
sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran.
Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi
kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program
ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan
alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memberikan saran-saran yang berkaitan
dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Hal ini disebabkan gula merupakan
bahan ekspor yang penting, oleh karena itu pengusahaannya harus dikuasai oleh
negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan
barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI.
Saran yang disampaikan oleh Wakil Presiden ini dapat direalisasikan pada
tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula
Negara (BPPGN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut
disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni
1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara
(PPN).
3. Pembentukan Planning
Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947
Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas
membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.
Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan Rencana
Pembangunan Sepuluh Tahun. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik
bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana
pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank
Pembangunan.
Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung
oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan A.K. Gani
sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan
memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan
dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.
Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, karena
situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi Militer Belanda
mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik,
jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan
Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk
padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan
kesulitan ekonomi semakin memuncak.
4. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948.
Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Drs. Moh.
Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping
meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi
negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan
Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang
ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian
Pembangunan dan Pemuda.
5. Rencana
Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya program ini berupa Rencana Produksi
Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa
petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk mningkatkan produksi bahan pangan
dalam program ini, Kasimo menyarankan agar :
a. menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas
281.277 ha.;
b. di Jawa dilakkan intensifikasi dengan menanam bibit
unggul;
c. pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan
penting bagi produksi pangan;
d. disetiap desa dibentuk kebun-kebun bibit;
e. tranmigrasi.
6. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
Organisasi yang dipimpin B.R.
Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.
Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di
kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa
Indonesia. Pemerintah menganjurkan agar pemerintah daerah usaha-usaha yang
dilakukan oleh PTE. Akan tetapi nampaknya PTE tidak dapat berjalan dengan baik.
PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp.
5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat dari Agresi Militer Belanda.
Selain PTE perdagangan swasta lainnya yang juga membantu usaha ekonomi
pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan
Perdagangan).
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah
memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian bangsa Indonesia telah menjadi
bangsa yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Akan tetapi, Belanda belum
rela dengan kemerdekaan Indonesia tersebut. Melalui berbagai cara Belanda tetap
ingin menjajah Indonesia. Bagaimana sikap Bangsa Indonesia? Tentu saja, bangsa
Indonesia tidak tinggal diam. Dengan berbagai upaya, bangsa Indonesia tetap
mempertahankan kemerdekaannya. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan bangsa
Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya?